Antar Daerah

Rencana Pengambilalihan Jalan Nasional Menjadi Jalan Provinsi Oleh KDM Dipertanyakan Urgensinya Oleh Dewan Doni Hutabarat

Bandung, Titikspasi.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat mempertanyakan rencana pengambilalihan beberapa ruas jalan nasional menjadi ruas jalan provinsi yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pasalnya, Doni menilai bahwa saat ini saja masih banyak ruas-ruas jalan provinsi yang tidak terurus dengan baik.

“Pertanyaan saya, urgensinya apa?, sekarang saja masih banyak ruas jalan provinsi yang tidak terurus, contohnya jalan Transyogi yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur,” ujar Doni kepada awak media, Kamis (12/02/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menambahkan bahwa ide pengambilalihan jalan nasional menjadi jalan provinsi ini hanya akan menambah beban APBD Jawa Barat kedepannya.

“APBD 2026 saja turun dari tahun sebelumnya, pengambilalihan jalan nasional ke jalan provinsi ini juga otomatis akan menambah beban APBD, artinya akan ada biaya pemeliharaan atau perawatan,” kata Doni.

Defisit anggaran yang mencapai 4,3 triliun rupiah tahun 2026 ini di Jawa Barat tersebut juga menjadi perhatian Doni.

“Artinya, dengan defisit anggaran sebesar 4,3 triliun ini juga mengorbankan beberapa program-program yang harusnya bisa terealisasi di 2026 jadi tidak bisa diresasikan,” ucap Doni.

“Saya berharap, Gubernur Dedi Mulyadi fokus saja dulu memperbaiki jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi, karena belum semuanya jalan provinsi sangat layak untuk dilewati,” pungkas Doni.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan sejumlah ruas jalan nasional diambilalih kewenangannya oleh Provinsi Jawa Barat.

“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah, pada 2026 ini kami akan rekonstruksi memakai dana APBD Provinsi, nanti akan MoU dengan Kemen PU,” ujarnya di Gedung Sate, Selasa (3 Februari 2026).

Selain itu, ruas jalanpantai utara Jabar (Pantura) juga akan diusulkan untuk diambilalih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button