Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar Pastikan Pekerja Informal Jawa Barat Jaminan Kesehatannya ditanggung Pemerintah
Titikspasi.com – Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat, H. M Hasbullah Rahmat, S.PD, M. Hum memastikan bahwa layanan jaminan kesehatan warga Jawa Barat yang masuk kategori pekerja informal ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Hal ini diungkapnya dalam acara Silahturahmi dan Konsolidasi DPW, DPD dan DPC Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (05/10/2025).
“Sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar saya sudah instruksikan kepada anggota dewan Jabar di dapilnya masing-masing agar tiap reses itu harus diberikan 1 titik untuk kader agar diberikan informasi pembangunan di Jawa Barat,” ujar Hasbullah.
“Yang kedua, kita bisa membantu mengadvokasi usulan masyarakat Kabupaten Bogor yang masuk dalam status pekerja informal yang harus ditanggung, diusulkan ke Jawa Barat untuk ditanggung kesehatannya,” kata Hasbullah.
Legislator daerah pemilihan Kota Depok – Kota Bekasi ini juga menegaskan bahwa PAN siap memberikan advokasi terkait hak-hak dari masyarakat Jawa Barat yang berstatus pekerja informal tersebut.
“Bagi orang yang berobat ke rumah sakit yang tidak ada jaminan kesehatan ya memang harapan Pak gubernur tidak boleh ditolak harus diobatin, lalu rumah sakit yang bersangkutan bisa menagih ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, program yang kita alokasikan sekarang adalah dari SKTM,” tukas Hasbullah.
Faktanya, menurut Hasbullah jaminan kesehatan itu dari 92 persen yang berstatus aktif cuma 70 persen.
“22 persennya itu tidak ada yang aktif alias pembayarannya tidak lancar atau ada tunggakan , kalau menunggak otomatis tidaj aktif, terhadap mereka yang 20 persen lebih itu bagaimana bentuk perhatian kita kepada mereka. Masa iya masyarakat tidak bisa berobatkan karena BPJS nya tidak aktif,” imbuh Hasbullah.
Berdasarkan hal inilah maka program SKTM ini adalah salah satu terobosan program untuk menjawab kepada masyarakat Jawa Barat yang kebetulan dia punya premi BPJS tapi statusnya tidak aktif.
“Masyarakat berobat sakit, tidak punya uang, bisa kita bantu melalui program SKTM di dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat jadi jangan sampai warga berobat ke rumah sakit itu ditolak,” pungkas Hasbullah.
