Keberatan Biaya Pembuatan IMB, Pesantren-Pesantren Salafi di Ciawi Bogor Ngadu ke Doni Hutabarat
Bogor, Titikspasi.com – Pasca robohnya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Jawa Timur, saat ini pesantren-pesantren salafi di Kabupaten Bogor terkena dampaknya.
Guna menindaklanjuti arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendata bangunan-bangunan pondok pesantren (ponpes) agar kejadian serupa tidak berulang, saat ini pendataan dilakukan oleh DPKPP dan Dinas PUPR salah satunya untuk wilayah Kabupaten Bogor.
Hal tersebut membuat beberapa pesantren di sekitaran Kecamatan Ciawi mengadukan nasibnya ke anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat.
Beberapa ponpes tersebut mengadukan nasibnya kepada Doni karena biaya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa mencapai 161 juta rupiah.
“Teman-teman dari pesantren salafi ini berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemkab Bogor bisa membuat program agar izin pembangunan pesantren itu diberikan keringanan biaya,” ujar Doni saat dihubungi awak media, Selasa (21/10/2025).
Doni yang mendatangi perwakilan pesantren-pesantren salafi tersebut di Desa Gadog pada 20 Oktober 2025 dalam acara pengawasan pemerintahan juga menambahkan bahwa dirinya juga pernah merasakan apa yang dialami rekan-rekan pesantren tersebut.
“Sementara saat ini, hampir mayoritas pesantren-pesantren itu tidak mempunyai IMB karena pertama, biayanya itu terlalu besar pengurusan PBG, kalau misalnya bangunan sekolah ada hasil SLF alias sertifikat layak fungsi, biaya pengurusan itu cukup membebankan sementara kan pesantren-pesantren ini pesantren salafi,” kata Doni.
“Mereka sangat keberatan, daripada mereka bayar ratusan juta untuk mengurus perizinan itu, lebih baik mereka menambah ruang kelas baru, ini jadi fokus kami juga,” sambung Doni.
“Kalau misalnya pemerintah berniat naik supaya tidak ada kendala dan tidam terjadi musibah lagi, harus dicari persoalannya apa, masalahnya apa, dan solusinya apa. Kita ini bernegara, orang mau mengurus izin pembuatan bangunan supaya sesuai dengan peraturan tapi dipersulit dengan biaya yang besar, makanya banyak rakyat yang tidak mau mengurus IMB,” tandas Doni.
