Rencana Dedi Mulyadi Luncurkan Sistem Reward and Punishment ke Kota Kabupaten Soal Penanganan Sampah Dapat Penolakan Dari Dewan Doni Hutabarat
Bogor, Titikspasi.com – Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat tegas menolak rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang akan memberikan reward dan punishment bagi kota-kabupaten dalam bidang pengelolaan sampah.
Rencananya, KDM akan menangguhkan bantuan keuangan bagi kota-kabupaten hingga desa dan kelurahan yang tidak dapat mengelola sampah dengan baik di wilayahnya.
“Reward and punishment ini gak benar juga, Provinsi Jawa Barat itu juga punya tanggung jawab yang sama tentang pengelolaan sampah, anda gagal terus anda suruh kabupaten kotanya diberikan sistem ada sanksi, memangnya syarat utama kota-kabupaten menerima bantuan keuangan dari provinsi itu cuma dari pengelolaan sampah saja,?!” ujar Doni kepada awak media, Senin (11/08/2025).
“Kondisi masing-masing kota-kabupaten itu berbeda-beda, ada yang keadaan ekonomi sosialnya buruk, terus karena daerah tersebut gagal tidak bisa mengelola sampah, terus daerah itu tidak berhak untuk mendapatkan bantuan provinsi, ini tidak benar juga,” sambung Doni.
“Saya tidak setuju dengan program ini, kalau Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu memberikan sebagai yang posisinya di atas kabupaten-kota, yang membuat sistem manajemen semuanya dan anda mampu memberikan contoh untuk pengelolaan sampah dengan baik, dan ketika kemudian kabupaten kota tidak bisa mengikuti kalian, baru anda bisa terapkan sistem reward and punishment,” tukas Doni.
“Kalau anda tidak bisa memberi contoh, tidak bisa membuat sistem pengelolaan sampah yang baik, terus kabupaten-kota lain harus menerima punishment tidak mendapatkan bantuan provinsi, tidak bisa menurut saya, saya tidak setuju,” kata Doni.
“Kalau misalnya, kabupaten kotanya memang keadaan ekonomi sosialnya buruk, tingkat kemiskinannya tinggi, pengangguran tinggi, terus anggaran pendapatan daerahnya kecil, terus gara-gara sistem baru KDM reward and punishment ini sehingga daerah itu tidak berhak mendapatkan bantuan provinsi karena dia gagal mengelola sampah, tidak bisa begitu, banyak aspek yang harus dihitung oleh gubernur tidak hanya sampah,” imbuh Doni.
“Coba sebutkan 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang sudah mampu mengelola sampah, lalu kalau misalnya mereka tidak bisa mendapatkan bantuan provinsi, anggarannya mau kemana?, mau dia semua jangan dong begitu. intinya saya tidak setuju dengan reward and punishment terkait pengelolaan sampah,” tandas Politisi PDIP ini.
Sebelumnya, pada Sabtu 9 Agustus 2025 di Kabupaten Cianjur pada acara rapat pembahasan penanganan sampah terintegrasi Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan idenya tersebut terkait reward dan punishment bagi kota-kabupaten hingga desa dan kelurahan yang gagal mengelola sampah dengan baik bakal mendapat penangguhan bantuan keuangan.
