PLN Gunung Putri Tingkatkan Sinergi Bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor
Bogor, Titikspasi.com — Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan mendukung penegakan hukum dalam pelayanan ketenagalistrikan, PLN UP3 Gunung Putri bersama PLN UP3 Depok dan PLN UP3 Bogor melaksanakan kunjungan dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh para Manager dari ketiga unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang efektif, memperkuat kerja sama strategis serta membahas berbagai hal terkait penanganan permasalahan hukum di bidang kelistrikan, termasuk penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), pengamanan aset PLN, serta upaya preventif terhadap potensi penyalahgunaan energi listrik.
Manager PLN UP3 Gunung Putri, Darwin Simanjuntak, dalam pertemuannya menyampaikan bahwa sinergi antara PLN dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat.
“Kami menyadari pentingnya dukungan dan kolaborasi dengan Kejaksaan dalam menjaga kepatuhan hukum, khususnya dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran pemakaian tenaga listrik serta menjaga keamanan aset kelistrikan. Diharapkan, melalui koordinasi ini, langkah-langkah strategis yang disepakati dapat segera ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Darwin.
Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Tonny Bellamy dalam arahannya, mengapresiasi inisiatif sinergi lintas UP3 ini dan menekankan pentingnya kolaborasi bersama institusi penegak hukum untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem ketenagalistrikan di wilayah Jawa Barat.
“Dengan kerja sama yang kuat antara PLN dan Kejaksaan, kami berharap seluruh potensi gangguan dan pelanggaran hukum terhadap infrastruktur kelistrikan bisa diminimalkan, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret PLN dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan pelayanan ketenagalistrikan, sekaligus memperkuat aspek legalitas dalam operasional perusahaan.
