Daripada Membuat Kebijakan Yang Tidak Urgent, Dewan Doni Hutabarat Minta Dedi Mulyadi Urus Masalah Lain
Bandung, Titikspasi.com – Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat menyebut kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi masuk sekolah jam 6.30 pagi bukanlah sesuatu yang urgent atau mendesak.
Saya memandang kebijakan ini tidak urgent, uruslah permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat di bawah, jangan membuat kebijakan yang justru bukan menjadi persoalan urgensi,” kata Doni saat dihubungi awak media, Minggu (13/07/2025).
“Apa urgensinya sekolah pagi, tidak ada, yang menjadi urgensi adalah satu, permasalahan Desa Sukawangi dimana ada 6 orang warganya sedang disidik yang diduga melakukan perambahan hutan, ini yang menjadi persoalan apa, lalu masalah moratorium, tambang dan yang lain-lain, jangan buat persoalan yang membuat jadi kontroversi saja,” sambung Doni Hutabarat.
Secara peraturan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan siswa di Jabar masuk sekolah pukul 06.30, mulai 14 Juli 2025. Sekda Jabar Herman Suryatman juga mengatakan bahwa jam masuk sekolah pukul 6.30 perlu mulai diterapkan sejak MPLS seperti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Untuk yang jadi kewenangan provinsi adalah SMA, SMK, jelas dan tak ada persoalan. Yang jadi kewenangan kabupaten/kota PAUD, SD, dan SMP, kami telah konsolidasikan dengan sekda dan kepala dinas setempat,” tukas Herman.
Kebijakan mulai sekolah lebih awal ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat pada 28 Mei 2025. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa aturan masuk sekolah lebih dini bertujuan untuk mendukung pembentukan generasi dengan nilai-nilai Panca Waluya, yaitu Cageur (sehat), Bageur (baik), Bener (benar), Pinter (cerdas), dan Singer (terampil).
“Perlu diatur jam belajar efektif yang mengoptimalkan kemampuan menyerap pembelajaran di pagi hari disesuaikan dengan potensi usia peserta didik,” tulis Dedi dalam surat edaran tersebut.
