Soal Dugaan Praktik Pemerintahan Kekuasaan Oleh Gubernur Dedi Mulyadi, Dewan Doni Hutabarat Berikan Kritik Tajam
Bandung, Titikspasi.com – Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat sebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang melakukan pemerintahan kekuasaan dan bukan pemerintahan hukum.
Tudingan ini berdasarkan fakta temuan Doni dimana banyak kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
“Ini enggak benar, tidak ada proses jangka panjangnya, dia (KDM) cenderung solusi jangka pendek, saya sekarang statement kemana-mana sudah, Pemprov jabar ini adalah pemerintahan kekuasaan, bukan pemerintahan hukum, kenapa saya bilang pemerintahan kekuasaan, karena semua kebijakan sesuai dengan keinginan penguasa, bukan berdasarkan hukum,” kata Doni saat dihubungi awak media, Sabtu (21/06/2025).
“Masa lebih bisa ada surat edaran yang bisa berjalan, tapi melangkahi Peraturan Daerah (Perda), saya melihat ini sudah kacau balau,” sambung Doni.
Doni mencontohkan, jalan provinsi yang diperbaiki hanya yang didatangi oleh Gubernur KDM. Sedangkan yang belum didatanginya, ini yang dipertanyakan Doni Hutabarat.
“Jadi semua jalan-jalan semua yang dia benerin yang dia datangin, jalan yang tidak dia datangin bagaimana nasibnya?, kalau dia mau datangin semuanya, apakah bisa selama menjabat,” tukas Doni.
“Contohnya Kabupaten Bogor saja, ada 435 desa-desa dan kelurahan, kalau harus menjalani itu dia satu hari satu desa, untuk mengecek lokasi situasi yang ada masalah di tengah-tengah masyarakat, dia butuh 365 hari lebih, satu tahun lebih. Sementara dia harus nanganin 27 Kabupaten Kota,” tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sebelumnya, Doni Maradona Hutabarat sering menyoroti dan mengkritik kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seperti persoalan kurangnya koordinasi gubernur ke DPRD Jawa Barat hingga masalah jalur tambang Parung Panjang yang tak kunjung usai.
