Dewan RI Achmad Ru’yat Kolaborasi Bareng Badan Gizi Nasional Guna Mendorong Peningkatan Anggaran MBG
Bogor, Titikspasi.com – Anggota DPR RI Komisi IX Achmad Ru’yat memastikan bakal mendorong peningkatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika Pemerintah mengajukannya ke DPR RI.
Hal ini diungkap Ru’yat ketika menggelar sosialisasi program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pondok Pesantren Al-Fityan, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (23/02/2025).
Dalam giat tersebut terungkap bahwa tahap selanjutnya anggaran yang dibutuhkan untuk memaksimalkan program MBG adalah sebesar 300 triliun rupiah.
“Kami (Komisi IX) bersama Badan Gizi Nasional telah menyepakati untuk APBN 2025 itu 71 triliun Rupiah, dan program unggulan Bapak Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis ini memang dilaksanakan secara bertahap,” ujar Ru’yat.
“Bilamana tadi disampaikan oleh Ibu Yessi, Sekretaris Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional masih nanti ada pengajuan maka kami tunggu, jadi kami sifatnya menunggu usulan resmi, tadi baru disampaikan secara lisan,” sambung mantan Wakil Wali Kota Bogor ini.
Ru’yat juga memahami bahwa target program MBG ini mencakup seluruh Indonesia alias bersifat nasional.
“Tentu kami pun memahami bahwa program makan bergizi gratis ini harus dilaksanakan secara nasional dari Sabang sampai Merauke, maka kami menunggu surat resminya dari Pemerintah,” tandasnya.
Dr. Ermia Sofiyessi STP,M.Agr selaku Sesdeputi bidang sistem Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN turut menambahkan bahwa untuk Jawa Barat dipastikan kedepannya bakal ada penambahan jumlah dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
“Jawa Barat itu sampai saat ini tertinggi, sudah lebih dari 200 SPPGnya, hanya saja saat ini kita masih menunggu kepala SPPGnya sedang dilatih jadi, sementara Jawa Barat silahkan mengajukan semua untuk menjadi mitra ke mitra.bgn.go.id nanti kita akan verifikasi sejumlah berapapun,” tandas Dr. Yessi sapaan akrabnya.
Hal ini karena Jawa Barat jumlah anak penerima manfaatnya juga paling banyak sehingga jumlah SPPG-nya juga paling banyak dan Pemerintah Pusat tidak ada masalah dengan hal tersebut.
