Masyarakat Resah Soal Peredaran Jajanan Anak Impor yang diduga Berbahaya, Begini Aksi Nyata BPOM dan Dewan Achmad Ru’yat
Bogor, Titikspasi.com – Banyak masyarakat khawatir soal jajanan anak yang diimpor dari luar negeri khususnya dari Tiongkok mendorong anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar sosialisasi keamanan obat dan makanan, Rabu (28/05/2025).
Berlokasi di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, BPOM melalui Ketua tim informasi BPOM Bogor, Eva Nikastri mengatakan bahwa mereka memiliki pengawasan premarket.
“Jadi sebelum barang produk itu beredar, baik obat dan makanan beredar, ada pengawasan premarket, semua dokumen-dokumen, cara produksi yang baik, cara import, surat keterangan import, SKI juga ada yang mereka cek setelah itu lolos diperiksa itu mereka baru dapat masuk ke BPOM ke Indonesia atau memperoleh nomor izin edar,” kata Eva.
“Namun tetap kami, Badan POM ada fungsi pemeriksaan post-market namanya, jadi kami akan meningkatkan pengawasan terkait produk beredar tentunya kami, Badan POM, tidak bisa bekerja sendiri kami bersama dengan dinas perindustrian perdagangan dan Dinas Kesehatan, khususnya Pemda untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk-produk yang disenyalir, diduga mengandung bahan-bahan bahaya,” sambung Eva.
Masa efisiensi ini, Eva bersama BPOM pun berharap support dari semua pihak dalam pengawasan obat dan makanan juga memiliki kolaborasi yang positif.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pusat, memang selalu sudah ada perencanaan kegiatan, apalagi cakupan BPOM di Bogor ini kota Kabupaten Bogor dan kota Depok, tentunya walaupun dengan adanya efisiensi yang sangat besar ini, kami berusaha semaksimal mungkin, tentunya dengan berkoordinasi, berkoordinasi dengan toko masyarakat,” imbuhnya.
“Tadi kami juga sudah sampaikan dari beberapa dua hari ini kegiatan dengan Komisi Sembilan Dekar ini kami sampaikan butuh dukungan dari Pemda setempat untuk memfasilitasi juga kami untuk melibatkan kami dalam kegiatan-kegiatan bersama, begitu dalam hal pengawasan obat dan makanan, untuk lebih, istilahnya intensif lagi koordinasinya, karena untuk memudahkan untuk pengawasan,” tandasnya.
Dari sisi anggaran, Achmad Ru’yat memastikan bahwa Komisi IX DPR RI terus mendorong penguatan serta peningkatan anggaran bagi BPOM.
“Kemarin, ketika kami rapat dengan Badan Gizi Nasional menyampaikan agar BPOM termasuk kepada BPOM juga berkoordinasi di dalam melakukan pengawasan diantaranya makan bergizi gratis, termasuk makan dan obat-obatan yang mungkin beredar di tengah-tengah masyarakat,” ujar Ru’yat.
“Dan untuk menggerakkan roda aparat BPOM tentu memerlukan anggaran yang cukup dan karena hadirnya negara itu filosofisnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat maka tentu anggaran harus ditambah supaya pengawasan, penyidikan, penindakan dan berkoordinasi dengan instansi-instansi, baik kepolisian atau mungkin juga instansi yang lain dapat berjalan dengan lancar,” lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini.
Selebihnya, Ru’yat berharap agar jajanan impor yang dikhawatirkan masyarakat dapat didengarkan langsung dan ditindak lanjuti oleh BPOM apabila ada temuan kasus.
“Para aparat dari BPOM , Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah hadir di tengah-tengah masyarakat, disamping menyampaikan sosialisasi program BPOM juga mendengar keluhan yang dirasakan di masyarakat baik makanan jajanan yang tadi dikhawatirkan, impor dari China yang mengandung, mungkin diduga berbahaya atau mungkin tidak halal,” imbuh Ru’yat.
“Maka tugas negara hadir melalui BPOM untuk melakukan pengawasan sesuai dengan judulnya Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dipastikan bahwa makanan yang beredar di masyarakat baik makanan maupun obat-obatan itu aman kemudian halal dan bermanfaat,” tutup legislator PKS ini.
